memuat…
IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Jakarta. Foto/PUPR
JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena tekanan penduduk yang sangat besar, urbanisasi yang masif, dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.
Menurut Basuki, biaya mewujudkan Jakarta menjadi kota ideal sebagai wajah ibu kota jauh lebih mahal dibandingkan membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Estimasi kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan IKN sendiri mencapai Rp 600 triliun. Sebanyak 20% atau sekitar Rp 120 triliun dari total kebutuhan pembiayaan dibiayai oleh APBN.
Dia menjelaskan, daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara sangat terbatas. Mulai dari ketersediaan air baku, kependudukan, perkembangan ekonomi, transportasi, dll.
“Kalau kita ingin memperbaiki Jakarta dalam segala aspek, apapun biayanya jauh lebih mahal daripada mengembangkan IKN Nusantara. Selain itu, pemerintah juga ingin pemerataan pembangunan ke seluruh Indonesia,” kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, dikutip. pada Sabtu (18/3/2023).
Mengusung konsep Smart Forest City of the Future, pengembangan IKN Nusantara meliputi area seluas 256.000 ha. Pada tahap awal 2022-2024 akan difokuskan pada Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP) seluas 1.600 ha (25%) dari total luas KIPP 6.600 ha.
Kemudian 5.000 hektar sisanya akan dipertahankan sebagai kawasan hijau. Hingga saat ini, sekitar 50 proyek konstruksi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dengan total biaya Rp62 triliun yang bersumber dari APBN.
“Sejak tahun 2022, kami telah melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, jalan logistik, kantor kementerian, dll. Saat ini progresnya sekitar 20% dengan total sekitar 50 proyek pembangunan,” lanjut Menteri Basuki.
Menurutnya, dengan konsep Future Smart Forest City, pembangunan benar-benar dikendalikan oleh kualitas, estetika dan kelestarian lingkungan.
(mendesah)