memuat…
Kampung warga di dekat TBBM Plumpang yang juga ikut terbakar pada Jumat (3/3/2023) lalu. Foto/MPI/Arif Julianto
JAKARTA – Menyusul kebakaran hebat di Terminal BBM (TBBM) Plumpang Jumat (3/3) yang merenggut puluhan nyawa itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyajikan dua kemungkinan solusi untuk PT Pertamina dan Pemerintah Daerah DKI. Pilihannya dua, relokasi penduduk di sekitar lokasi depo atau relokasi depo.
Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin mendirikan bangunan sementara (IMB) yang berlaku selama 3 tahun kepada warga Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara yang tinggal di tanah ilegal.
Pengamat energi, Kurtubi menilai pemerintah bisa merelokasi warga yang menempati buffer zone Pertamina.
“Tentu evakuasi diikuti dengan langkah kemanusiaan berupa bantuan layanan kesehatan kepada para korban yang terdampak,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (11/3/2023).
Kurtubi mengatakan pemberian rumah susun kepada masyarakat bisa menjadi pilihan. Menurutnya Depo Pertamina Plumpang harus dapat beroperasi secara aman dan optimal karena manfaat yang diberikan kepada masyarakat dalam penyimpanan bahan bakar minyak (BBM).
Pasalnya, Kurtubi melihat Pertamina telah mengambil sikap tegas dengan melaporkan warga di sekitar depo Plumpang kepada pihak berwajib.
Namun, masyarakat kembali menghuni kawasan tersebut hingga akhirnya berkembang hingga sekarang. “Relokasi penduduk harus dilakukan ke lokasi yang jauh dari tempat itu,” katanya.
Menurut Kurtubi, pemindahan harus dilakukan minimal 500 meter dari lokasi depo. Bahkan, Kurtubi menyarankan agar pemukiman tersebut dijauhkan dari depo sejauh mungkin untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari.
“Baru kemarin pipa itu terbakar, bagaimana jika kilangnya terbakar? Saya pikir radius 1 km masih akan terpengaruh,” katanya.
(eng)
