liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86

Presiden Buruh Ancam Gelar Aksi Besar Jika Upah Tak Naik 10%

Presiden Buruh Ancam Gelar Aksi Besar Jika Upah Tak Naik 10%

Memuat…

Buruh meminta kenaikan UMP minimal 10%. Foto/Dok

JAKARTA – Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak persentase kenaikan Upah Minimum Regional (UMP) 2023 di beberapa daerah. Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena kenaikan UMP masih di bawah tingkat inflasi Januari hingga Desember 2022 yang sebesar 6,5%, ditambah pertumbuhan ekonomi Januari hingga Desember yang diperkirakan sebesar 5%.

Baca juga: Apindo Usulkan Turunkan Gaji, Kata Iqbal: Anda Bisa Lihat Siapa yang Selama Ini Mengeksploitasi Buruh

“Peningkatan UMP dan UMK di seluruh Indonesia harus sama dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi atau kabupaten/kota pada tahun berjalan, tidak menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan atau year to year,” kata Said Iqbal dalam keterangannya. kepada MPI, Senin (28/11/2022).

Menurutnya, jika penetapan UMP menggunakan data September 2021 hingga September 2022, maka pengaruh kenaikan BBM pada Oktober 2022 tidak dihitung.

“Itu belum termasuk efek kenaikan BBM yang menyebabkan harga barang melambung tinggi, karena kenaikan BBM akan terjadi pada Oktober 2022,” ujarnya.

Said juga meminta bupati dan walikota merekomendasikan upah minimum kota (UMK) kepada gubernur, yakni antara 10 hingga 13%. Menurut Said ada konsekuensi jika permintaan itu tidak dipenuhi.

“Kalau tuntutan di atas tidak didengarkan, mulai minggu depan akan ada aksi besar-besaran di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang menyerukan kenaikan gaji 10 sampai 13%,” ujar Said Iqbal.

Baca juga: 10 Cara Mengontrol Tekanan Darah Tinggi Tanpa Obat

Seperti diketahui, sejumlah daerah mengumumkan kenaikan UMP pada hari ini, Senin (28/11/2022). Hal ini mengacu pada Permenaker No. 18 Tahun 2022 yang menyebutkan UMP 2023 ditetapkan paling lambat 28 November 2022, dilanjutkan dengan penetapan UMK pada 7 Desember 2022.

(mendesah)