Memuat…
YLKI juga mengomentari rencana pemerintah untuk menyelaraskan skema subsidi tarif KRL (Mobil Listrik) antara si kaya dan si miskin. Foto/Dok
JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mengomentari rencana pemerintah untuk merampingkan skema subsidi tarif kereta api (Kereta Listrik) antara si kaya dan si miskin. Ketua Dewan Direksi YLKI, Tulus Abadi menilai rencana perbedaan tarif KRL antara si kaya dan si miskin merupakan ide yang absurd atau aneh.
“Jadi wacana pembedaan tarif KRL itu berdasarkan status sosial ekonomi penumpang kereta api ini ide yang konyol,” kata Tulus, Jumat (30/12/2022).
Baca Juga: Tarif KRL Dibedakan Kaya Miskin, KRL Mania: Kekacauan Bisa Terjadi
Menurut Tulus, subsidi angkutan umum, khususnya angkutan umum massal seperti KRL, merupakan subsidi yang paling banyak disasar. “Kalau dibilang subsidi tarif KRL tidak sesuai target, lalu apa yang mau disebut subsidi Rp 80 juta untuk pengguna mobil listrik?” dia berkata.
Tulus mengatakan, pemerintah perlu berterima kasih kepada masyarakat yang telah memilih angkutan umum. Terutama yang berdasi karena ketinggalan mobil dan beralih ke angkutan umum baik KRL maupun Transjakarta.
“Artinya mereka telah berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi, resiko kemacetan lalu lintas bahkan pengurangan subsidi BBM itu sendiri,” ujarnya.
Baca Juga: Soal Tarif KRL Orang Kaya dan Miskin, Wapres: Idenya bagus banget
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tarif KRL tidak akan dinaikkan hingga 2023. Namun subsidi yang sesuai akan diterapkan pada pertengahan 2023.
“Insya Allah tidak naik sampai 2023. Tapi, nanti saya pakai kartu itu. Jadi yang sudah terikat tidak apa-apa, (berdasarkan kemampuan keuangan yang tinggi) harus bayar lagi (tidak ada subsidi). Jadi sampai 2023 kita rencanakan tidak naik,” kata Menkominfo pada Konferensi Pers Akhir Tahun Kemenkominfo, Pencapaian Kinerja 2022 dan Rencana Kerja Kemenkominfo 2023 di Jakarta, Selasa (27/12/2022). ).
(hektar)
