memuat…
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. FOTO/dokumen. SINDOnews
JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah (Jawa Tengah) Hadiah Pranowo memastikan kualitas pekerjaan Bendungan Nyata di Wadas, Purworejo, lanjut. Calon presiden PDI Perjuangan (Bacapres) yang juga didukung Partai Perindo itu mengungkapkan, pihaknya terus membuka dialog dengan warga Kampung Wadas yang masih menolak kerjasama dalam proses pembebasan lahan galian untuk proyek Bendungan Bener.
Ganjar telah berbicara dengan warga yang menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mencari solusi terbaik.
“Tapi kalau ada yang belum dilakukan ya tidak masalah. Tolong sampaikan secara terbuka karena kalau kami catat rapat resminya belum ada,” terangnya dalam Media Conference PSN Jateng bersama Koordinator Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Berdasarkan laporan terakhir, ada sekitar 51 Kartu Keluarga (KK) yang meminta pembahasan bersama. Namun, ada 9 keluarga yang tidak bisa. “Keluarga yang tidak bisa berkumpul seperti yang saya sampaikan tadi masih ada di luar, bahkan ada yang tinggal di luar Jawa,” imbuhnya.
Lebih lanjut, kata Ganjar, seluruh tanah warga Kampung Wadas yang terkena Bendungan Bener juga sudah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Kalau yang diukur oleh BPN semua sudah terukur 100 persen, maka saya senang sekali ketika akan diukur semua, kalau diukur itu bagus buat saya,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendekatan persuasif yakni untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
“Kami dekati mereka. Apa yang mereka minta sebelum proyek selesai. ‘Pak Ganjar tolong perbaiki talot saya, perbaiki jalan saya, ibu-ibu dilatih UMKM, anak-anak diberi fasilitas’ kami memberikan segalanya dan itu memungkinkan kami untuk berkomunikasi dengan nyaman dan mereka berkomunikasi dengan saya secara intensif sekarang,” jelasnya.
Ganjar mengatakan, memang ada alias tumpang tindih terkait data tanah warga. Menurutnya, hal itu karena saat dilakukan pengukuran awal, ada warga yang tidak setuju dan tidak menyaksikan. Ia pun berharap semuanya segera teratasi. “Ya sebenarnya sudah jalan semua. Kemarin yang jadi masalah utamanya justru duplikasi data tanah,” terangnya.
(TIDAK)
