memuat…
BPK mengungkapkan sejumlah proyek yang dikerjakan 13 BUMN mangkrak meski pemerintah telah menggelontorkan PMN sebesar Rp 10,49 triliun. Foto/Ilustrasi
JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa beberapa proyek sebanyak 13 BUMN berhenti atau berhenti. Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun anggaran 2020-2022 sebesar Rp 10,49 triliun.
Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan PMN BUMN sepanjang tahun 2020 hingga semester I/2022 telah dilakukan sesuai dengan kriteria. Namun, ada pengecualian untuk beberapa masalah, salah satunya adalah tentang pelaksanaan beberapa proyek.
Pekerjaan yang dibiayai dari PMN tahun 2015 dan 2016 untuk 13 BUMN semester I/2022 sebesar Rp 10,49 triliun, belum selesai.
Nilai tersebut terdiri dari total nilai aset yang belum produktif karena belum selesai, yakni Rp 10,07 triliun. Sedangkan beban usaha yang belum digunakan sebesar Rp 424,11 miliar.
“Akibatnya, aset sebesar Rp 10,07 triliun tidak dapat digunakan dan tujuan dari setiap kegiatan operasional sebesar Rp 424,11 miliar tidak tercapai, dan ada potensi pendapatan yang tidak dapat diterima karena aset tersebut belum beroperasi,” tulis BPK dalam keterangannya. Semester. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) II Tahun 2022, Rabu (21/6/2023).
Dalam catatan BPK, Kementerian BUMN selama 2020-2022 telah menangani tambahan kas PMN kepada 15 BUMN sebesar Rp 131,32 triliun dan Rp 20,68 triliun dari Dana Cadangan Investasi 2022.
Penyusunan PMN bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN, serta melaksanakan proyek strategis nasional (PSN).
“Pada semester II/2022, BPK telah menyelesaikan LHP pengelolaan PMN pada BUMN di Kementerian BUMN dan instansi terkait di Jakarta. Ujian ini meliputi pengelolaan PMN di BUMN tahun 2020 semester I 2022, termasuk Dana PMN tahun sebelumnya yang belum terserap 100 persen,” lanjut BPK.
Sehubungan dengan masalah tersebut, BPK merekomendasikan agar Menteri BUMN memerintahkan Wakil Menteri BUMN untuk mengkaji ulang penggunaan PMN.
Perhatikan bahwa jika sisa pekerjaan akan tetap dilakukan sesuai dengan tujuan semula. “Memerintahkan BUMN terkait untuk mengupayakan percepatan penyelesaian pekerjaan,” lanjutnya.
Kemudian, jika diputuskan berbeda dengan tujuan awal pemberian PMN, maka berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait tindak lanjut perubahan penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku.
(eng)
