Memuat…
Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kehadiran Bangsa untuk Korban Lalu Lintas. FOTO/dokumen. Spesial
JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong upaya peningkatan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas melalui langkah perluasan asuransi. Berdasarkan data Jasa Raharja, jumlah kecelakaan dengan total biaya pengobatan melebihi Rp 20 juta mencapai 19.523 korban atau 18% dari seluruh korban dengan rata-rata biaya pengobatan Rp 40,7 juta.
“Apabila korban merupakan anggota BPJS Kesehatan, akses biaya pengobatan korban kecelakaan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” kata Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam keterangannya, Selasa (17/1/2023).
Baca Juga: Bongkar Kinerja PTPN III, Wakil Menteri BUMN Palaha: Laba Naik 54%
Menurutnya, perluasan asuransi yang pertama bisa dilakukan melalui peningkatan jumlah pertanggungan. Perlindungan luka badan dalam perlindungan TPL UU 34 Tahun 1964 memiliki batasan sebesar Rp 20 juta.
Kedua, perlindungan melalui asuransi TPL terhadap kerusakan harta benda, yaitu kerugian bagi tertanggung berupa harta benda yang memiliki nilai ekonomis.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pada 2021 kerugian akibat kecelakaan lalu lintas mencapai Rp 246 miliar. “Untuk menutup kerugian tersebut, perlu diberikan perlindungan dasar atas kerugian material sebagai korban kecelakaan sebagai bagian dari jaminan Tanggung Jawab Pihak Ketiga,” lanjutnya.
Dalam paparannya, Ketua Harian Pelaksana Pengawasan IKNB Dewan Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pengembangan produk asuransi wajib bagi pemilik kendaraan bermotor dengan cakupan yang lebih komprehensif merupakan kebutuhan yang mendesak. Pertama, nilai kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas mencapai Rp246 miliar pada 2020-2021.
“Kedua, potensi peningkatan jumlah kecelakaan di tengah pemulihan mobilitas pasca pandemi. Ketiga, asuransi wajib pihak ketiga belum memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan harta benda akibat kecelakaan. Keempat, penetrasi sukarela asuransi mobil belum optimal, yang mayoritas terkait kredit pembiayaan kendaraan bermotor,” jelasnya.
Baca Juga: Pakai Kendaraan Listrik, Wamen Palaha Anugerahi Penghematan Masyarakat Rp 1,5 Juta
Saat ini industri kecelakaan didominasi oleh asuransi umum dengan total 77 lembaga, kemudian asuransi jiwa dengan 61 lembaga dan asuransi wajib dengan 3 lembaga. Industri asuransi berperan dalam mendukung program pemerintah, khususnya asuransi wajib.
Pemerintah saat ini memiliki dua undang-undang sebagai undang-undang payung yang mengatur cakupan wajib untuk kecelakaan di jalan raya. Kedua UU tersebut adalah UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Asuransi Kecelakaan Wajib bagi Penumpang, dan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Wajib.
Khusus UU 34 Tahun 1964, ditargetkan masuk dalam Program Legislatif Nasional Perubahan Kedua Rancangan Undang-Undang 2020-2024. Semangatnya tentu saja untuk memberdayakan kehadiran Negara bagi korban lalu lintas. Rencana perubahan UU 34 Tahun 1964 tidak boleh salah arah yang akan mengurangi kehadiran Negara.
(Tidak)
